BAB VI

REVOLUSI MENEGAKKAN PANJI-PANJI NKRI

1. Kondisi Awal Indonesia Merdeka

Secara politis keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai contoh rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisasisa kekuatan Jepang. Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh Sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama Sekutu, dan juga NICA (Belanda) yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu.

Pemerintahan memang telah terbentuk, beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia, tetapi karena baru awal kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih Presiden-Wakil Presiden. Bahkan untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI.

2. Kedatangan Sekutu dan Belanda

Bagaimana kondisi Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu? Bagi Sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena itu, logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Atau dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bagi Sekutu, setelah selesai PD II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggungjawab Sekutu.

Sekutu memiliki tanggungjawab pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang? Bayangan Belanda tentang Indonesia jauh dari kenyataan. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan Sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni pertentangan atau konflik antara Indonesia dan Sekutu maupun Belanda.

3. Merdeka atau Mati

Kedatangan Sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia. Apalagi dengan memboncengnya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat.


CREATED BY : ATNAN SHALEH
XI RPL 1

BAB V   

Indonesia Merdeka

B. Menganalisis Terbentuknya NKRI

1. Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Kelengkapan-kelengkapan negara harus segera dipenuhi oleh Indonesia, yang baru saja merdeka. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan persetujuan dan pengesahan UUD (Undang-Undang Dasar), yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945.

Setelah proklamasi, PPKI melakukan rapat pertama di Pejambon (sekarang dikenal sebagai gedung Pancasila). Sekitar pukul 11.30, sidang pleno dibuka Sebelum konsep itu disahkan, atas prakarsa Moh. Hatta, berdasarkan pesan dari tokoh Kristen dari Indonesia bagian Timur, sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan itu telah dikonsultasikan Hatta kepada pemuka Islam seperti, Ki Bagoes Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Moh. Hasan. Pertimbangan itu diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun merupakan bagian yang terbesar. Berdasarkan rumusan tersebut, maka Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. Serta perubahan kecil pada istilah dan strukturnyadi bawah pimpinan Sukarno.

Sidang dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut, harus disahkan dulu pasal 3 dari Aturan Peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI.

Kertas suara dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandardinata, maka secara aklamasi terpilih Ir. Sukarno sebagai Presiden RI, dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Rl. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Sukarno kemudian menunjuk sembilan orang anggota PPKI sebagai Panitia Kecil dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia.


2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah

Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Sukarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo sebagai Panitia Kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya).

Otto Iskandardinata menyampaikan hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpinnya yaitu pembagian wilayah NKRI menjadi delapan provinsi, yaitu:
a. Jawa Tengah
b. Jawa Timur
c. Borneo (Kalimantan)
d. Sulawesi
e. Maluku
f. Sunda Kecil
g. Sumatra

Di samping delapan wilayah tersebut, masih ditambah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo, mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut:
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Kehakiman
d. Kementerian Keuangan
e. Kementerian Kemakmuran
f. Kementerian Kesehatan
g. Kementerian Pengajaran
h. Kementerian Sosial
i. Kementerian Pertahanan
j. Kementerian Penerangan
k. Kementerian Perhubungan
l. Kementerian Pekerjaan Umum
Di samping itu juga ada Kementerian Negara.


3. Pembentukan Badan-Badan Negara

Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini, diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat.

KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimejo, dengan beberapa wakilnya, yakni Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhary, dan Adam Malik.

Tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimejo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk.Syahrir dan Amir Syarifudin mengusulkan adanya BPKNIP (Badan Pekerja KNIP) untuk menghadapi suasana genting. BPKNIP akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP.

Berdasarkan usul-usul dalam sidang tersebut, maka Wakil Presiden selaku wakil pemerintah, mengeluarkan maklumat yang lazim disebut Maklumat Wakil Presiden No. X.


4. Pembentukan Kabinet

Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Dalam kabinet ini para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau Kabinet Presidensiil.

Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Sukarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut.
a. Menteri Dalam Negeri
b. Menteri Luar Negeri
c. Menteri Keuangan
d. Menteri Kehakiman
e. Menteri Kemakmuran
f. Menteri Keamanan Rakyat
g. Menteri Kesehatan
h. Menteri Pengajaran
i. Menteri Penerangan
j. Menteri Sosial
k. Menteri Pekerjaan Umum
l. Menteri Perhubungan
m. Menteri Negara


5. Pembentukan Berbagai Partai Politik

Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI (Partai Nasional Indonesia). Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia.

Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk misalnya :
• Masyumi, berdiri tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh dr Sukiman Wiryosanjoyo 
• PKI (Partai Komunis Indonesia) berdiri 7 November 1945 dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf. Oleh tokoh-tokoh komunis, sebenarnya pada tanggal 2 Oktober 1945 PKI telah didirikan.
• PBI (Partai Buruh Indonesia), berdiri tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Nyono 
• Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Sutan Dewanis 
• Parkindo (Partai Kristen Indonesia), berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Dr Prabowinoto 
• PSI (Partai Sosialis Indonesia), berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin Amir Syarifuddin
• PRS (Partai Rakyat Sosialis), berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Sutan Syahrir
• PKRI Partai Katholik Republik Indonesia), berdiri tanggal 8 Desember 1945
• Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, berdiri tanggal 17 Desember 1945 dipimpin oleh JB Assa 
• PNI (Partai Nasional Indonesia), berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing sudah berdiri dalam bulan November dan Desember 1945.
6. Komite van Aksi dan Lahirnya Badan-badan Perjuangan

Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite van Aksi seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia), BARA (Barisan Rakyat Indonesia) dan BBI (Barisan Buruh Indonesia)

Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan. Diantaranya:
• BBI dan PRI di Surabaya 
• Angkatan Muda dan Pemuda di Semarang 
• Angkatan Muda di Surakarta 
• Angkatan Muda Pegawai Kesultanan atau dikenal Pekik (Pemuda Kita Kesultanan) di Yogyakarta
7. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia
• Badan Keamanan 
• Rakyat Tentara Keamanan Rakyat
• Tentara Republik Indonesia 
• Tentara Nasional Indonesia

CREATED BY : ATNAN SHALEH

XI RPL 1

BAB V  

Indonesia Merdeka

A. Dari Rengasdengklok Hingga Pegangsaan Timur

Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Sukarno dalam upacara pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Pernyataan kemerdekaan tersebut disambut bahagia oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

1. Jepang Kalah Perang dengan Sekutu
   

Bom atom yang diledakkan di dua kota di Jepang yakni Hirosima dan Nagasaki menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami kecacatan. Kerugian material tidak terhitung jumlahnya. Kerusakan dan dampak korban yang sangat mengerikan tersebut mendorong masyarakat dunia sepakat untuk tidak menggunakan senjata tersebut dalam berbagai peperangan. Amerika Serikat menjatuhkan kedua bom atom pada dua kota di Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945.

Perang Dunia II yang berkecamuk sejak tahun 1939 telah menyebabkan kedua kelompok yakni Sekutu dan negara-negara fasis saling menyerang dengan menggunakan senjata pemusnah dan kerusakan massal. Korban dan kerugian kedua belah pihak tidak terhitung jumlahnya. Jutaan manusia meninggal dunia akibat Perang Dunia II tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat sipil yang bukan merupakan tentara perang.

Kehancuran Kota Hiroshima dan Nagasaki memukul perasaan bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata, bahwa Sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya Jepang memutuskan untuk mengakhiri perang dunia dengan melakukan penyerahan kepada Sekutu tanpa syarat. Penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia (PD) II. Sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang dalam PD II sudah terlihat sejak tahun 1943 dengan berhasil direbutnya beberapa wilayah oleh Sekutu. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki merupakan faktor pemicu Jepang harus menyerah.

Sejak semakin terjepit dalam kekalahan, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Komando Tentara Jepang wilayah Selatan, pada bulan Juli 1945 menyepakati dan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI yang diketuai oleh Ir. Sukarno dengan wakil Drs. Moh. Hatta. Panitia persiapan atau PPKI itu beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah.


2. Perbedaan Pendapat dan Penculikan

Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan PD II. Menyerah kepada Sekutu adalah pilihan yang sangat pahit tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau sering disebut Golongan Muda kaum pergerakan Indonesia. Para pemuda berpikir, bahwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu, berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat.

Hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 22.00 WIB, para pemuda yang dipimpin Wikana, Sukarni, dan Darwis datang di rumah Sukarno di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Sukarno untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Sukarno marah, sambil menunjuk lehernya ia berkata, “Ini goroklah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI, karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok”. Ketegangan terjadi di rumah Sukarno.

Para pemuda gagal memaksa Sukarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jl Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir, antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Chaerul Saleh, dan Shodanco Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Sukarno dan Moh. Hatta ke luar kota. Tujuannya, agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Shodanco Singgih untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Tanggal 16 Agustus sekitar pukul 04.00 pagi rombongan Sukarno, Moh. Hatta, dan para pemuda menuju Rengasdengklok.

Sehari di Rengasdengklok, ternyata gagal memaksa Sukarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Namun, ada gelagat yang ditangkap oleh Singgih bahwa Sukarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Sukarno dan Moh. Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengasdengklok oleh Yusuf Kunto.

Ahmad Subarjo tiba di Rengasdengklok pukul 17.30 WIB untuk menjemput Sukarno dan rombongan. Kecurigaan pun menyelimuti perasaan para pemuda yang bertemu dengan Ahmad Subarjo. Akhirnya Ahmad Subarjo memberikan jaminan. Apabila besok (tanggal 17 Agustus) paling lambat pukul 12.00, belum ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, taruhannya nyawa Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, maka Shodanco Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta.


3. Perumusan Teks Proklamasi Hingga Pagi
   
   Setelah para pemuda melepas para tokoh golongan tua Rombongan kemudian menuju kediaman Nishimura di Jakarta. Kepada Nishimura, Sukarno menyampaikan rencana rapat persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Nishimura menolak memberi bantuan dengan jawaban tersebut Sukarno berkesimpulan bahwa tidak mungkin lagi mengharap bantuan Jepang. Rombongan Sukarno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Para tokoh-tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda Untuk merumuskan teks proklamasi. Di rumah Maeda, Hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chuo Sangi In yang ada di Jakarta. Mereka berjumlah 40 - 50 orang.
   
   Sukarno- Hatta bertekad untuk melangsungkan rapat PPKI yang pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 itu tidak jadi diadakan karena Mereka dibawa ke Rengasdengklok. Mereka menekankan kepada Nishimura bahwa Jenderal Besar Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Di lain pihak Nishimura menegaskan garis kebijakan Panglima Tentara ke-XVI di Jawa, bahwa dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo.
   
   Berdasarkan garis kebijaksanaan itu, Nishimura melarang Sukarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Sampailah Sukarno-Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Mereka hanya berharap pihak Jepang supaya tidak menghalang-halangi pelaksanaan Proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri.
   
   
4. Pembacaan Proklamasi Pukul 10.00 Pagi

Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Sukarno di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Moh. Hatta berpesan kepada B.M. Diah untuk memperbanyak teks Proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia.

Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah; pertama pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera Merah Putih; dan ketiga, sambutan walikota Suwiryo dan dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10.00 WIB, Sukarno dan Moh. Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Sukarno dan Moh. Hatta maju beberapa langkah. Sukarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi.

Acara berikutnya adalah pengibaran bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Latief Hendraningrat dan S. Suhud. Bersamaan dengan naiknya bendera Merah Putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin.

Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan dr. Muwardi. Sekitar pukul 11.00 WIB, upacara telah selesai. Kemudian dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota Barisan Pelopor untuk menjaga keselamatan Sukarno dan Moh. Hatta.


5. Kebahagiaan Rakyat atas Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada Sekutu. Baru pada bulan September 1945, Proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Euforia revolusi segera mulai melanda negeri ini, khususnya kaum muda yang merespon kegairahan dan tantangan kemerdekaan.

Antara tanggal 3-11 September, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa mendapat perlawanan dari pihak Jepang. Pada akhir bulan September, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta,Surakarta, Malang, dan Bandung juga sudah berada di tangan para pemuda Indonesia.

Selain itu, juga terlihat adanya semangat revolusi di dalam kesusasteraan dan kesenian. Surat-surat kabar dan majalah Republik bermunculan di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Aktivitas kelompok sastrawan yang bernama “Angkatan 45”, mengalami masa puncaknya pada zaman revolusi. Lukisan-lukisan modern juga mulai berkembang pesat di era revolusi.

CREATED BY : ATNAN SHALEH

XI RPL 1

BAB IV 

TIRANI MATAHARI TERBIT

A. Menganalisis Awal Pemerintahan 'Saudara Tua'

Kedatangan 'saudara tua' sebagaimana Jepang menyebut dirinya, mula-mula disambut dengan penuh harapan, tetapi kemudian mengecewakan rakyat. Meskipun demikian, pendudukan Jepang membuka sejarah baru bagi Indonesia Amrin Imran,'Perang Pasifik, dan Jatuhnya Rezim Kolonial Belanda' dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lapian (ed), 2012Gua Jepang atau sering juga disebut dengan Lubang Jepang, di beberapa daerah di Indonesia hampir dapat dijumpai gua peninggalan masa pendudukan Jepang itu. Misalnya, di Bukittinggi, Sulawesi Utara, Papua, Bali, dan tempat-tempat lain. Di Bukittinggi, Gua Jepang saat ini digunakan sebagai tempat wisata sejarah. Pada masa pendudukan Jepang, Gua Jepang digunakan sebagai benteng perlindungan tentara Jepang dari serangan musuh. Gua itu dibangun dengan mengerahkan tenaga kerja murah, yang kemudian dikenal dengan istilah kerja paksa, atau Romusa. Propaganda Jepang mengenai tata pemerintahan baru, keberpihakan sebagai sesama bangsa Asia, dan janji akan kemerdekaan, memberi harapan bagi rakyat Indonesia. Kendati sempat dirusak oleh pemerintah Jepang yang represif, terutama dengan adanya program romusa, dorongan dan gerakan untuk mencapai kemerdekaan tetap digencarkan oleh kaum pergerakan secara terang-terang-terangan maupun 'bawah tanah' (Taufik Abdullah dan A.B. Lapian, (ed) 2012). Istilah 'tirani' digunakan untuk menggambarkan tindakan otoriter dan kekejaman Jepang, sedangkan istilah 'matahari terbit' digunakan untuk penamaan bagi tentara Jepang. Sebab, posisi negara Jepang jika dilihat dari Indonesia, terletak di arah timur atau sama dengan arah saat matahari terbit, sehingga Negara Jepang disebut Negara Matahari Terbit

B. Menganalisis Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang

Faktor penyebabnya adalah adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Sementara, Moh. Hatta dan Syahrir yang dikenal antifasisme, semestinya menentang Jepang, namun keduanya menyusun strategi yang saling melengkapi. Moh. Hatta mengambil sikap kooperatif dengan Jepang, sementara Syahrir akan menyusun "gerakan bawah tanah" (gerakan rahasia). Syahrir yang radikal dan bergerak di "bawah tanah", mendapat dukungan dari tokoh-tokoh lain, seperti Cipto Mangunkusumo dan mantan anggota PNI Baru, Amir Syarifudin. Padahal Amir Syarifudin dikenal sebagai sosok yang bersikap anti-Jepang. Bahkan Amir Syarifudin dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyusun gerakan perlawanan terhadap Jepang. Untuk ini Amir Syarifudin telah menerima sejumlah uang dari seorang pejabat Belanda (Van der Plas), sebagai imbalan. Sukarno dan Moh. Hatta bergabung dalam mengambil sikap kooperatif dengan Jepang. Langkah tersebut diambil semata-mata demi tujuan yang lebih penting, yakni kemerdekaan. Bahkan kedua tokoh ini juga mengusulkan agar segera dibentuk organisasi politik, karena setelah Jepang berkuasa di Indonesia, semua organisasi politik yang pernah berkembang di zaman Hindia Belanda dibubarkan. 

1. Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan
• Gerakan Tiga A
• Pusat Tenaga Rakyat
• MIAI dan Masyumi
• Jawa Hokokai
2. Organisasi-organisasi Militer dan Semimiliter
• Pengerahan Tenaga Pemuda
• Organisasi Semimiliter


CREATED BY : ATNAN SHALEH
XI RPL 1